Larangan PNS Dalam Pilkada

Larangan bagi PNS dalam Pilkada, UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 79 ayat (1) dan ayat (4) menegaskan hal-hal sebagai berikut :
Ayat (1) "Dalam kampanye , dilarang melibatkan :

a. Hakim pada semua peradilan;
b. Pejabat BUMN/BUMD;
c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri;
d. Kepala Desa.

Ayat (4) "Pasangan Calon dilarang dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!